Humas Polri – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono M.Si, menerima Audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Maluku Utara, Rabu (16/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GMNI Maluku Utara menyampaikan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian organisasi, mulai dari konflik sosial pasca-Idul Fitri hingga maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Menurut GMNI, rentetan ledakan bom molotov yang terjadi hanya 4-5 hari setelah lebaran 2024 mencapai sekitar 15 kali, menyebabkan ketegangan dan korban luka. Salah satu wilayah yang terdampak serius adalah Kecamatan Galela, khususnya di Desa Kira, yang disebut mengalami ledakan bom sebelum sempat dilempar.
“Konflik ini dipicu oleh perkelahian antar pelajar yang kemudian meluas menjadi bentrokan antara Desa Kira dan Desa Duma,” ungkap Ketua GMNI.
GMNI mengaku telah merencanakan dialog antar warga untuk meredakan konflik, namun terpaksa ditunda karena kondisi keamanan yang belum kondusif. Sebagai solusi jangka panjang, GMNI mendorong adanya kolaborasi antara aparat desa dan aparat keamanan dalam merumuskan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dan remaja.
Selain isu sosial, GMNI juga menyoroti penambangan ilegal yang kembali mencuat pasca pernyataan tegas Kapolda Malut terkait penertiban tambang.
GMNI menyebut telah mengumpulkan data dan aktif berdiskusi dengan para aktivis mengenai persoalan ini.
“Kami mengapresiasi keseriusan Kapolda dalam menangani tambang ilegal yang merugikan masyarakat,” ujar Ketua GMNI.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Utara menyampaikan bahwa salah satu akar penyebab gangguan kamtibmas adalah peredaran minuman keras ilegal seperti Cap Tikus. Ia menilai perlu pengaturan distribusi yang lebih baik, seperti melalui koperasi resmi, agar tidak meresahkan masyarakat.
Kapolda juga mengusulkan pembentukan komunitas perdamaian sebagai langkah strategis untuk meredakan konflik, termasuk menggelar acara makan bersama antar kampung sebagai simbol rekonsiliasi. Bahkan, jika dibutuhkan, pihak kepolisian siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan semacam ini.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi damai kepada generasi muda melalui sekolah-sekolah.
“Kami mengajak mahasiswa untuk menyuarakan ide-ide progresif dengan tertib. Aksi demonstrasi silakan dilakukan, tapi jangan merusak fasilitas apalagi mengorbankan nyawa,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Kapolda menegaskan komitmennya agar seluruh masyarakat, khususnya di lingkar tambang, benar-benar merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai tantangan, dialog dan kerja sama antara mahasiswa dan aparat keamanan tetap menjadi kunci dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan di Maluku Utara.
