Medan – Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak, dan Pengawasan Pekerja Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye “Rise and Speak” di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (18/6/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Polri, kementerian/lembaga terkait, serta satuan tugas PPKS dari perguruan tinggi di Sumatera Utara.
Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah memimpin langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, khususnya di lingkungan pendidikan dan ruang digital.
“Hari ini, saya berdiri bukan hanya sebagai perwakilan institusi Polri, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang prihatin, namun tetap optimis akan masa depan Sumatera Utara yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi,” ujar Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah.
Kampanye Rise and Speak disebut sebagai gerakan nasional yang bertujuan membangkitkan kesadaran, keberanian, dan solidaritas dalam menghadapi maraknya kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta perdagangan orang. Polri disebut siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat sistem perlindungan korban yang berbasis data, empati, dan keberlanjutan.
“Kita menyaksikan sendiri bagaimana kekerasan seksual tidak lagi mengenal ruang—terjadi di kampus, tempat ibadah, hingga ruang privat. Bahkan banyak pelajar dan mahasiswa yang terjerat eksploitasi seksual digital tanpa mereka sadari. Maka pendekatan yang kita lakukan harus kolektif dan berbasis korban,” tambahnya.
Acara juga diisi dengan penandatanganan Deklarasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta diskusi panel dari berbagai narasumber, antara lain:
– Satgas PPKS USU yang memperkenalkan fungsi dan peranannya dalam menjaga lingkungan kampus yang aman;
– Kepala BP3MI Sumatera Utara yang menyoroti peran strategis lembaga dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
– Ka UPTD PPMI Kota Medan yang menjelaskan peran pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran;
Kasubdit I dan Kasubnit Unit 2 Subdit 3 PPA PPO Bareskrim Polri yang memaparkan peran Polri dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sementara itu, Asisten Deputi 5/II Pasosaf Kemenko Polhukam yang turut hadir, menegaskan komitmen pemerintah dalam perlindungan pekerja migran serta pentingnya partisipasi publik.
“Sebagus apapun sistem yang kami bangun, tanpa kepercayaan dan partisipasi masyarakat, semua itu hanya akan menjadi tidak akan menjadi optimal,” tegasnya.
Dengan kegiatan ini, Polri berharap terbangun kesadaran kolektif serta kolaborasi konkret antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam menciptakan ruang yang aman bagi semua.
