Humas Polri – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Satgaswil Maluku Utara Densus 88 AT Polri menggelar sosialisasi bertajuk “ASN Bebas Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Kuat, Rakyat Sejahtera – Waspada dan Kenali Bahaya Hizbutahrir Indonesia” di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (20/8).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Keppres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Badan Kesbangpol Malut, Kasatgaswil Malut Densus 88 AT Polri, serta Gubernur Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, para pejabat menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam menjaga netralitas, integritas, serta menolak segala bentuk paham yang mengancam keutuhan NKRI.
Pada sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si, CRGP menyoroti bahaya infiltrasi ideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, AKBP Joko Dwi Harsono, S.I.K, M.Hum, selaku Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, menjelaskan strategi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi menyasar lingkungan ASN.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dipandu Kasatgaswil Malut Densus 88 AT Polri. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi para peserta dari berbagai OPD di Maluku Utara untuk memperdalam pemahaman mengenai deteksi dini dan langkah pencegahan radikalisme.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan pentingnya komitmen ASN untuk menjaga netralitas birokrasi serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
“ASN harus menjadi teladan, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Maluku Utara berharap terbentuk kesadaran kolektif di kalangan ASN untuk bersama-sama menghadapi ancaman radikalisme, demi terwujudnya pemerintahan yang kuat serta masyarakat yang sejahtera.
