Home / RESKRIM / Polda Limpah Tahap II Dugaan Korupsi Dana Penyuluh Distan Malut

Polda Limpah Tahap II Dugaan Korupsi Dana Penyuluh Distan Malut

Tribratanews.malut.polri.go.id-polda malut, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) melalui Ditektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) akhirnya melimpahkan tahap II tersangka dan alat bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi biaya operasional penyuluh (BOP) Pertanian PNS, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian Malut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan (Tikep) dengan tersangka inisial WM, Rabu 24/6/20.

Terduga tersangka yang merupakan bendahara pengeluaran pada Dinas Pertanian Malut tersebut diduga melakukan pengelolaan keuangan tidak sesuai yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian (Distan) tahun 2018.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Malut, Kombes Pol Alfis Suhaili menjelaskan, sekitar bulan Januari hingga Desember 2018 telah terjadi penyalahgunaan biaya operasional penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP dan Honorarium THL-TBPP yang dilakukan oleh tersangka WM selaku bendahara pengeluaran Distan Malut dengan beberapa cara.

Untuk cara pertama kata Dirreskrimsus Malut, yang bersangkutan membuat dokumen pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memalsukan tanda tatangan pada bagian tanda tangan milik saksi NK selaku PPK, mengajukan dokumen pencairan pada KPPN Ternate guna penerbitan SP2D, melakukan pencairan dana yang terdapat pada rekening satker Distan, membayar sebagian biaya operasional penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP dan Honorarium THL-TBPP dan menggunakan sebagian dana biaya operasional penyuluh pertanian  PNS, THL-TBPP dan Honorarium untuk keperluan pribadinya.

Akibat perbuatan tersangka WM selaku bendahara pengeluaran, sehingga BOP pertanian PNS, THL-TBPP dan honorarium, belum diterima oleh para penyuluh untuk bulan Juli hingga Oktober 2018 dan terdapat 2 orang penyuluh PNS yang telah dimutasikan ke pulau jawa sejak awal tahun 2017 yang mana dalam keputusan kuasa pengguna anggaran satker Distan Nomor :    800  /KPTS/88/ 2018 tanggal  03 Januari 2018 terdapat 2 orang penyuluh PNS yang sama sekali tidak pernah menerima BOP terhitung bulan Januari hingga Desember 2018, yakni saksi IHH dan HOR

“Dalam kasus ini telah dilakukan Penyitaan mobil dan dokumen bukti terkait dengan tindak pidana,” ungkap Alfis.

Alfis menyatakan, dalam kasus tersebut, tim penyidik telah memintai keterangan saksi sebanyak 50 orang, dari pihak Distan Malut, Penyuluh PNS dan penyuluh THL-TBPP dan bahkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli di bidang hokum pidana dan ahli auditor dari BPKP Perwakilan Malut.

“Atas nama pimpinan saya mengapresiasi kinerja para penyidik yang telah bekerja keras demi penyelesaian pekara sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU,” akunya.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga mengaku telah menerima pelimpahan tahap II tersangka dan alat bukti kasus dugaan korupsi di Distan Malur dari Polda ke Kejaksaan.

“Iya pelimpahan kasus dugaan korupsi Ditan sudah kami terima dari Polda Malut,” katanya singkat.

Sekedar diketahui, akibat perbuatan tersangka WM yang merupakan bendahara pengeluaran Distan sehingga BOP Pertanian PNS, THL-TBPP dan Honorarium THL-TBPP yang belum dibayarkan kepada yang berhak mengakibatkan terjadi kerugian Negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil PKN dari BPKP Perwakilan Malut sebesar Rp. 1.243,600.000,00.

About wanto

Check Also

Dit Res Narkoba Polda Malut Berhasil Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Ternate

Tribratanews.malut.polri.go.id-polda malut, Polda Maluku utara dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara berhasil …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *